Contoh Dokumen Legalitas (NPWP)


          Halo bloggers, ketemu lagi dengan author blog Tuntutan Profesi hehe, kali ini saya akan berbagi lagi dengan kalian mengenai contoh dokumen legalitas suatu perusahaan yang akan membangun atau membuat izin usaha.

          Contoh dokumen yang akan saya jelaskan di sini ialah NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak. NPWP merupakan salah satu dokumen wajib yang harus dimiliki sesorang saat ia ingin membuat izin usaha. Langsung saja simak penjelasannya ya😀

 

          Sesuai dengan yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang sebagaimana telah diubah pada Undang-undang Nomor 28 tahun 2008 Pasal 1 angka 6, disebutkan bahwa “NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.”

 

contoh

          Sehingga, dapat dikatakan pula, NPWP pribadi sama halnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi orang dewasa, yaitu wajib untuk dimiliki oleh mereka yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak (saya singkat WP saja).

          Oleh karena itu pula, untuk setiap WP hanya diberikan satu NPWP. Pun, NPWP dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan, agar sistem perpajakan di Indonesia semakin lebih memberikan kenyamanan bagi para WP.

          Dan tentu saja, bagi WP yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, akan dikenai sanksi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi NPWP

Selain sebagai identitas diri WP dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, NPWP juga bermanfaat antara lain:

  • Untuk kebutuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik dalam pembayaran, pemotongan, pemungutan atau penyetoran dalam formulir pembayaran pajak Surat Setoran Pajak (SSP), WP harus mencantumkan NPWP yang dimilikinya. Hal ini juga terkait dengan dokumen perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
  • Agar mendapatkan pelayanan dari instansi pemerintah lainnya yang mensyaratkan untuk mempunyai NPWP, misalkan permintaan agunan kredit ke bank, pengesahan pendirian badan hukum ke Departemen Kehakiman, dokumen-dokumen berharga lain dan sebagainya.

Siapakah yang Wajib Memiliki NPWP?

          Sesuai dengan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No 28 tahun 2008 Pasal 2 ayat 1, mereka yang ditetapkan untuk mendaftarkan diri dan mempunyai NPWP adalah semua WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.

          Penjelasan sederhana yang dimaksud dengan syarat subjektif dan objektif adalah, setiap orang pribadi, baik yang telah maupun belum berkeluarga, yang mempunyai penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

         Di Indonesia, batas maksimal PTKP untuk seseorang sebesar Rp 15.840.000,00 pertahun atau Rp 1.320.000,00 perbulannya. Contoh, apabila si X berpendapatan Rp 20.000.000,00 setahun, maka si X disebut sebagai WP dan sudah sepantasnya mempunyai NPWP. Sebaliknya pula, jika si X hanya mempunyai penghasilan Rp 10.000.000,00 dalam satu tahun, maka dia bukanlah WP. Gampang bukan untuk mengetahui apakah Anda seorang WP atau tidak.

         Jadi, bagi Anda yang merasa sudah berpendapatan di atas PTKP, maka Anda wajib mendaftarkan diri dan mempunyai NPWP. Sebab apabila Anda yang seharusnya terdaftar sebagai WP dan memiliki WP namun tidak melakukan segala kewajiban tersebut, akan ada sanksi sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 dan 3, yakni dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama dua tahun serta denda dua hingga empat kali lipat dari pajak terutang.

 

Prosedur Cara Pendaftaran NPWP

Syarat utama untuk mendaftarkan diri adalah mengisi Formulir Pendaftaran NPWP

Syarat-syarat untuk memperoleh NPWP dan Pengukuhan PKP

1)      Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usahawan:

a.       Fotokopi KTP atau SIM bagi penduduk Indonesia;

b.      Fotokopi Paspor dan surat keteranngan tempat tinggal bagi orang asing

2)      Untuk wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan:

a.       Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia;

b.      Fotokopi? Paspor dan surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing

c.       Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang

3)      Untuk Wajib Pajak Badan

a.       Fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi BUT

b.      Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia salah seorang pengurus;

c.       Fotokopi paspor bagi orang asing dan surat keterangan tempat tinggal

d.      Surat keterangan tempat kegiatan usaha dri instansi yang berwenang

4)      Untuk bendaharawan sebagai pemotong/pemungut :

a.     Fotokopi KTP bendaharawan;

b.    Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan.

5)      Untuk Joint operation sebagai wajib pajak pemotong/pemungut:

a.       Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation;

b.      Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation;

c.       Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia dari salah seorang pengurus

d.      Fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang

6)      Untuk Wajib Pajak berstatus cabang , orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan fotokopi surat keterangan terdaftar

7)      Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dengan surat kuasa khusus

 

Untuk Wajib Pajak Pindah, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

1)            Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan, pindah tempat tinggal/kegiatan usaha:

a.     Kartu NPWP

b.    surat keterangan tempat tinggal baru dari instansi yang berwenang atau

c.     Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

2)            Wajib Pajak Orang Pribadi non usaha, pindah tempat tinggal :

a.       surat keterangan tempat tinggal baru dari instansi yang berwenang, atau:

b.      surat keterangan dari pimpinan instansi perusahaannya.

3)            Wajib Pajak Badan, pindah tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha :

a.       surat keterangan tempat kedudukan atau ;

b.      surat keterangan tempat kegiatan baru dari instansi yang berwenang

referensi :

griyahosting.com

anneahira.com

pajak.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s